RESENSI BUKU
“SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA”
“SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA”
Penulis :
R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, Yuda B. Tangkilisan
Kata Pengantar : Dr. Anhar Gonggong
Penyunting : Aditya Pratama
Penerbit : Penerbit Ombak ( www.penerbit-ombak.com )
Tahun
Terbit : 2012
Kota Terbit : Yogyakarta
Jumlah
Halaman : xxx + 132
Halaman
Sejarah perkembangan perekonomian masyarakat Nusantara di awali pada
masa pra sejarah atau dikenal dengan
Nusantara Pra Emporium. Pada masa prasejarah, corak kehidupan
masyarakat terpacu pada kegiatan perburuan dan mengumpulkan makanan (berburu
dan meramu). Perekonomian pada masa prasejarah
itu menurut Prof. Kontjaraningrat, dikenal dengan “Ekonomi Pengumpulan Pangan”
atau “Food Gathering Economics”.
Seiring perkembangan waktu, sistem pengumpulan pangan dengan berburu dan meramu
mulai terdesak. Hingga pada awal abad
1-4 M, di Indonesia mulai dikenal sistem bercocok tanam atau pertanian yang
dibedakan kedalam dua macam, yaitu sistem bercocok tanam di ladang dan bercocok
tanam menetap. Sistem bercocok tanam di ladang adalah siste bercocok tanam di
daerah hutan rimba tropis, sabana tropis dan sub tropis dengan cara membuka
lahan. Sementara bercocok tanam menetap dengan cara pengolahan tanah dan
irigasi.
Setelah manusia mulai mengenal tulisan, maka berakhirlah zaman prasejarah
dan berganti menjadi zaman sejarah. Perkembangan perekonomian baik di Indonesia
maupun di dunia pun berubah ke arah perdagangan melalui jalur laut atau
pelayaran niaga. Sejak abad ke-10 dan ke-11 mulai bermunculan “emporium”, kota-kota pelabuhan yang
dilengkapi dengan berbagai fasilitas ekonomi seperti gudang, pasar dan penginapan
di berbagai wilayah dunia termasuk di Indonesia. Pada abad ke-16 di Nusantara
banyak bermunculan kota-kota dagang yang merupakan pusat kegiatan perdagangan.
Pada masa itu masyarakat Nusantara juga sudah mengenal sistem barter dan sudah
mengenal uang sebagai alat perdagangan. Malaka Sebagai emporium penghasil rempah-rempah terbesar menarik perhatian
bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Bangsa-bangsa Eropa
berlomba-lomba melakukan pelayaran samudera menuju Nusantara. Tidak hanya melakukan
perdagangan rempah-rempah, bangsa- bangsa barat juga berusaha untuk melakukan
monopoli dan menguasai perdagangan di Nusantara. Pada Maret 1602, para
pengusaha Belanda membentuk sebuah kongsi dagang dengan nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)
yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal dengan kantor pusat di Batavia.
VOC ini menjadi alat bagi Belanda untuk menjalankan monopoli perdagangan. Semua
kota dagang di Nusantara hingga tahun 1680 dapat dikuasai VOC kecuali Aceh.
Pada pertengahan abad ke-18, VOC banyak mengalami kejayaan. Namun, pada tahun 1795,
terjadi perubahan pemerintahan di Negeri
Belanda karena revolusi yang dikendalikan oleh Perancis, oleh karena itu pada
akhir 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaannya di Indonesia di ambil alih oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini perekonomian Indonesia dikuasai oleh
sistem ekonomi kolonial. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Belanda antara
lain Cultuurstelsel atau tanam paksa.
Tanam paksa membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Di negeri Belanda
terjadi pertentangan terkait tanam paksa. Kaum
liberal yang di dominasi oleh pengusaha-pengusaha swasta meminta agar
tanam paksa dihapuskan dan berusaha agar para pengusaha swasta dapat menanamkan
modal di Indonesia terutama dalam bidang perkebunan. Usaha kaum liberal itu
berhasil, tahun 1870 tanam paksa dihapuskan dan perekonomian Indonesia dikuasai
oleh para pengusaha swasta yang menanamkan modal di Indonesia. Sejak saat itu
di Indonesia muncul perkebunan-perkebunan swasta baik di Jawa maupun luar Jawa seperti perkebunan tebu, kopi, tembakau,
karet, dll. Masa kolonial Hindia Belanda berakhir pada 1942 setelah Belanda menyerah
tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Sejak saat itu pula Indonesia dikuasai oleh Jepang.
Sejak pendudukan Jepang, Indonesia mengalami dampak perubahan ekomomi
besar-besaran. Sektor perekonomian
dikerahkan besar-besaran pada produksi tanaman pangan, sandang dan bahan bakar
dalam rangka mendukung Jepang pada Perang Pasifik. Rakyat diwajibkan menanam tanaman-tanaman yang
dibutuhkan oleh Jepang. Kebijakan-kebijakan Jepang tidak sepenuhnya berjalan
dan semakin memberatkan rakyat. Keadaan
ekonomi semakin tidak menentu. Keadaan Ini berlanjut hingga Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, fokus utama
pemerintah terletak pada upaya mempertahankan kemerdekaan, oleh karena itu
program pembangunan ekonomi jangka panjang pada masa ini (masa Orde Lama) tidak
pernah ada dalam program kerja setiap kabinet, kalaupun ada masih terbatas pada
pemulihan keadaan ekonomi pasca penjajahan. Indonesia mengalami beberapa tahap
masa pemerintahan setelah berakhirnya masa orde lama, antara lain masa Demokrasi
Parlementer (1950-1957), Demokrasi Terpimpin (1958-1966), dan Masa Orde Baru.
Pada awal Masa Demokrasi Parlementer
(1950), Indonesia baru mampu menempuh rehabiliitasi struktur perekonomian dan penanggulangan
kesulitan keuangan. Pada 1951 dibentuklah kebijakan ekonomi yang dikenal dengan
Rencana Urgensi Perekonomian. Program
ini merupakan tindakan darurat untuk mengatasi kemerosotan ekonomi dan mengubah
sistem perekonomian dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi
nasional. Kebijakan lain yang dicanangkan pada masa Demokrasi Parlementer
adalah Kebijakan Benteng, yaitu kebijakan yang memberikan fasilitas bagi
pegusaha nasional agar dapat bangkit dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan
ekonomi.
Pada tahun 1958, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpim. Pada masa
ini kekuasaan sepenuhnya berada di tangan presiden, sehingga pada masa ini banyak
terjadi pertentangan antara kebijakan yang diambil presiden dengan kebijakan
yang dicanangkan oleh anggota kabinet/wakil rakyat. Secara umum pada masa ini
keadaan perekonomian Indonesia merosot dibandingkan masa sebelumnya. Diantara
keemerosotan ekonomi pada masa ini antara lain pemotongan nilai mata uang,
inflasi yang tinggi, anggaran belanja pemerintah mengalami defisit dan cadangan
devisa negara yang menurun drastis.
Kemerosotan ekonomi membuat banyak keresahan di masyarakat sehingga
memicu turunnya Presiden Soekarno. Sejak jatuhnya Presiden Soekarno, Indonesia dipimpin
oleh Presiden Soeharto dan masa ini disebut sebagai masa Orde Baru. Pada masa Orde
Baru pembangunan ekonomi dicanangkan sebagai prioritas utama kebijakan
pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Sejak masa ini dicanangkan
program pembangunan jangka panjang 25 tahun dan pembangunan lima tahun. Program
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) mulai digalakkan dan berjalan sejak
Repelita I-V. Selama kurun waktu 25 tahun ini, pembangunan ekonomi Indonesia
semakin menunjukkan posisi baik diantaranya mengalami pertumbuhan rata-rata
6,8% per tahun, pendapatan nasional meningkat, dan laju pertumbuhan penduduk
dapat di tekan.
·
Kelebihan buku :
Buku Sejarah Perekonomian Indonesia ini sudah cukup lengkap menjelaskan
mengenai sejarah perekonomian di Indonesia sejak masa pra sejarah/masa Pra Emporium hingga berakhirnya masa Orde
Baru. Selain itu buku ini juga di lengkapi dengan data-data yang mendukung isi buku yang disajikan dalam bentuk grafik
maupun tabel-tabel sehingga pembaca mempunyai gambaran yang lebih luas dan
jelas mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari masa ke masa.
·
Kekurangan Buku :
Dalam buku ini terdapat kata-kata yang sulit dipahami, terutama
kata-kata yang menggunakan bahasa asing dan masih belum semuanya dilengkapi
dengan keterangan-keterangan atau arti dari kata-kata berbahasa asing tersebut.
Comments
Post a Comment